JAKARTA - popularitasnews.com | Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, ketidakstabilan data yang tersedia membuat publikasi laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kita menjadi tertunda. Untuk 2025, laporan yang seharusnya diterbitkan setiap bulan itu baru saja dimunculkan pada Kamis (13/3) di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta.
Sri Mulyani mengatakan ketidakstabilan itu terjadi karena adanya beberapa faktor. Kementerian itu pun akhirnya memutuskan untuk menunggu hingga data lebih solid dan dapat dibandingkan dengan lebih akurat.
“Kita melihat ada beberapa perlambatan terutama karena adanya koreksi harga-harga komoditas yang memberi kontribusi penting bagi perekonomian kita seperti batu bara kemudian minyak dan dalam hal ini nikel,” jelas Sri Mulyani.
Menurutnya penerapan beberapa kebijakan seperti Tarif Efektif Rata-rata (TER) menimbulkan perubahan atau shift dari sisi beberapa Penerimaan Negara terutama PPh 21. Selain itu, adanya restitusi yang cukup signifikan pada awal tahun 2025 juga menyebabkan penurunan. Namun demikian, pencapaian akan terus diupayakan optimalisasi melalui berbagai inisiatif strategis dan perbaikan administratif.
Keputusan ini diambil demi memastikan laporan yang diberikan dapat dibuat perbandingannya secara objektif. Dengan demikian, kesalahan interpretasi dalam implementasi kebijakan fiskal dapat ditekan.
“Ini semuanya kemudian kita pertimbangkan untuk kami menunggu sampai data cukup stabil. Sehingga, kami bisa memberikan suatu laporan mengenai pelaksanaan APBN 2025 dengan dasar yang jauh lebih bisa stabil dan diperbandingkan. Mungkin kalau istilahnya, mangga dengan mangga bandingnya. Sehingga tidak terjadi kemungkinan terjadinya salah implementasi,” ujarnya.
APBN Kita merupakan publikasi bulanan yang memuat perincian mengenai realisasi penerimaan negara, belanja, utang, serta pengelolaan keuangan negara lainnya. Tujuan utama perilisan laporan itu adalah transparansi fiskal kepada masyarakat.
• Defisit APBN Februari 2025
Sri Mulyani mengungkap bahwa pada laporan tersebut, sejak awal Januari hingga 28 Februari 2025 APBN mengalami defisit 0,13 persen atau sekitar Rp31,2 triliun. Defisit ini masih dalam batas yang didesain pemerintah, mengingat APBN 2025 dirancang dengan defisit Rp616,2 triliun atau 2,53 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Adapun dalam APBN 2025, pemerintah menargetkan belanja negara sebesar Rp3.621,3 triliun dan pendapatan negara Rp3.005,1 triliun.
• Perincian penerimaan dan belanja negara
Menteri Keuangan mengungkapkan, realisasi Pendapatan Negara hingga akhir Februari 2025 mencapai Rp348,1 triliun atau 9,6% dari target APBN tahun ini. Penerimaan perpajakan mencatatkan angka Rp211,5 triliun atau 7,8% dari target tahun ini.
Terdiri dari Belanja Kementerian/Lembaga Rp83,6 triliun (7,2% dari target) dan Belanja Non-K/L mencapai Rp127,9 triliun (8,3% dari target). Sedangkan Transfer ke Daerah mencatatkan realisasi cukup tinggi sebesar Rp136,6 triliun atau 14,9 dari target.
Sementara itu, Menkeu juga memaparkan bahwa Keseimbangan Primer dalam posisi surplus Rp48,1 triliun sedangkan defisit mencapai Rp31,2 triliun atau 0,13 dari PDB serta Pembiayaan Anggaran tercapai Rp220,1 triliun.
“Saya ingatkan kembali kolom sebelahnya APBN didesain dengan defisit Rp616,2 triliun jadi ini defisit 0,13% tentu masih di dalam target desain APBN sebesar 2,53% dari PDB,” ujar sang Bendahara Negara.
