JOMBANG - POPULARITAS NEWS | Dugaan praktik jual beli proyek dana desa (DD) di Kabupaten Jombang disorot kalangan dewan. Terlontar Hadi Atmaji Ketua DPRD Jombang mendukung langkah Inspektorat Jombang dalam menangani dugaan penyimpangan tersebut.
”Tentu hal itu dalam kontraktual tidak sesuai amanah regulasi dan kami mendukung Inspektorat melakukan penelusuran atas laporan tersebut,’’ Ungkap Ketua DPRD, Minggu (23/3).
Dirinya mengatakan, dalam setiap pengerjaan proyek dana desa harus dilakukan sesuai prosedur. Dimana pekerjaan proyek dana desa (DD) tidak boleh diserahkan ke pihak ketiga, namun harus dikerjakan secara swakelola oleh tim pelaksana kegiatan (TPK).
”Saya kurang tahu, alasannya mengkontraktualkan atas kesengajaan atau memang tidak paham prosedurnya. Khawatirnya ada aliran fee proyek yang mengalir ke oknum yang tidak bertanggung jawab,’’ tambahnya.
Menurutnya, regulasi dibuat agar pengerjaan proyek berjalan baik.
Tujuan pengerjaan proyek dana desa salah satunya harus dikerjakan oleh TPK, menurutnya agar ada pemberdayaan masyarakat sekitar.
”Nah kalau dipihak tigakan otomatis tidak ada pemerataan lapangan kerja di tingkat desa, ini tidak sesuai visi misi pemerintah,’’ jelas dia.
Menyinggung terkait kontraktor berinisial ( F ) yang disebut-sebut mengerjakan banyak belasan proyek di milik desa, Hadi mendorong agar bisa diungkap seterang-terangnya.
”Siapa inisial ( F ) ini harus dikejar, biar masalah ini bisa dibuka seterang-terangnya, ini tugas APH untuk mendalami,” tegasya.
