SEKAYU, --- Proyek pembangunan Sumur Bor sebanyak 77 titik APBD tahun 2024, Satuan Kerja Dinas Pekerjaaan Umum Perumahan dan Pemukiman (PU Perkim) Kab Musi Banyuasin (Muba) diduga gagal banyak yang gagal fungsi.
Proyek yang jika diakumulasikan menghabiskan belasan Miliar Rupiah, sebab masing masing titik atau tempat sumur dibangun bervariasi jumlah anggaran nya, mulai paling kecil 56 juta Rupiah, 256 Juta Rupiah hingga 600 juta Rupiah dan jika dikalikan dengan jumlah titik pembangunan sebanyak 77 titik tersebar di puluhan desa di sekitar 9 Kecamatan di Kab Muba.
Ketua DPD LSM Gerakan Pemantau Kinerja Aparatur Negara (Gempur) Sumsel, Arjeli SS mengaku sedang melakukan investigasi proyek yang menggunakan uang negara ini sekaligus mengamati kinerja para ASN yang terlibat dalam dugaan pelaksanaan yang tidak prosedural bahkan diduga kuat akan adanya unsur korupsi, Kamis, (20/02/2024).
Dalam pengamatan LSM Gempur, menurut Arjeli terdapat sejumlah kejanggalan pada proyek ini, mulai dari proses penganggaran, pelaksanaan hingga pengeluaran dan pembukuan atau pencatatan keuangan negara.
Arjeli mengaku mengetahui dalam rekomendasi serta hasil pemeriksaan BPK sejumlah OPD telah disorot soal Hibah hampir di tiap dinas Kab Muba pada tahun 2023 bahwa ada dugaan mal prosedur yang tidak dilakukan oleh PA, KPA dan staf yang terlibat dalam beberapa OPD.
"Pada tahun 2024 lalu ini sepertinya jika melihat data yang kita investigasi dan bukti bukti fakta di lapangan seperti contoh pada " Proyek Pembangunan Sumur Bor 77 titik" ini bisa dipastikan akan sama seperti tahun sebelum nya," kata Ketua LSM Gempur Sumsel.
Dijelaskan Arjeli bahwa Proyek Pembangunan Sumur Bor 77 titik ini, dari awal tahun sudah dianggarkan seperti terungkap pada laman Sirup LKPP sementara kegiatan perencanaan dan pengawasan yang melibatkan 5 paket pekerjaan konsultansi (pihak ketiga) muncul pada laman LPSE milik Pemkab Muba yang memang masuk kategori non tender sebab nilai proyek dibawah 200 juta Rupiah.
"Janggal nya disini dari 77 titik pekerjaan yang dipaketkan lebih kurang separuhnya ada yang dianggarkan 256 Juta dan beberapa dianggarkan 500 juta tidak dimasukan dalam laman LPSE sementara secara wujud di lapangan objek pembangunan memang ada namun banyak yang gagal fungsi," kata Arjeli dalam keterangan nya ini.
Arjeli bahkan menegaskan bahwa Proyek Pembangunan Sumur Bor 77 titik lebih terkesan dipaksakan untuk masuk kedalam Hibah, namun prosedur hibah diduga banyak yang diabaikan.
"Menawarkan sumur ke desa, bukan desa yang mengusulkan artinya dugaan kita Proposal nya banyak yang tidak lengkap syarat dan administrasi hal ini yang dikategorikan melanggar pencatatan keuangan negara," sambungnya.
Dalam penelusuran pihak nya, jelas nya lagi, para pelaksana atau pekerja dan penyediaan sumber bahan dilakukan oleh Dinas terkait dan tidak melibatkan masyarakat yang tentunya sangat diragukan akuntabilitas dan transparansi nya, bahwa proyek ini bukan merupakan belanja operasional biasa dan diperlukan pengawasan yang ketat.
Mengapa hal ini bisa terjadi, imbuhnya lagi, bahwa kuat dugaan pada Proyek Pembangunan Sumur Bor 77 titik oleh PU Perkim Muba pada APBD 2024 telah terjadi persengkongkolan, antara KPA, PPTK, PPK dan Pokja yang tidak mematuhi peraturan Kementerian keuangan tentang pengeluaran pembayaran proyek yang menggunakan uang negara dan juga Perpres tentang pelaksanaan proyek dan belanja yang menggunakan keuangan negara.
LSM Gempur Sumsel, ungkap Arjeli sedang terus mengumpulkan data dan bakal melaporkan kepada APH sebab sinyal dugaan mal administrasi dan bahkan dugaan memperkaya diri sendiri dan orang lain atau korporasi sangat kuat disini.
"Tim kita bersama beberapa kawan wartawan sedang mendalami hal ini kita akan melaporkan proyek pembangunan sumur bor ini," tutup nya.(Tim)
