LSM Trinusa Tubaba Minta Inspektorat Dan APH Usut Tuntas Dugaan Penyelewengan Dana Hibah Kesra

Menyikapi polemik dana Hibah yang dikelola Bagian Kesra Sekretariat Daerah FC Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) yang diduga bermasalah, kini menjadi perhatian Khusus oleh Masdar, Ketua DPC setempat LSM Triga Nusantara Indonesia (Trinusa)

Masdar meminta kepada Inspektorat Tubaba serta aparat penegak hukum yang ada untuk mengusut sampai tuntas lari nya dana hibah tersebut serta realisasinya yang di nilai kurang transparansi.

Menurutnya, belanja hibah itu harus dipublikasikan ke masyarakat luas, agar kedepan tidak ada lagi kecurigaan publik terhadap dana tersebut, bukanya ditutupi seperti apa yang telah diberitakan oleh beberapa media. 

Dan juga, lanjutnya, Surat Keputusan Bupati bukanlah rahasia umum, artinya informasi tersebut harus diketahui khalayak ramai yang memang seharusnya menjadi konsumsi publik.

"Dugaan penyelewengan dana hibah tersebut saya minta kepada aparat penegak hukum baik dari Kejari Tubaba, Polres Tubaba serta Inspektorat untuk periksa secara mendetail kemana dana hibah itu diberikan dan realisasinya seperti apa, kenapa dia harus menutupi kegiatan itu kepada awak media, SK itu harus dikasih tunjuk ke publik biar tau siapa saja yang menerimanya,"  jelasnya. Rabu (11/09/24)

Kemudian, tegas Masdar, sekelas Kepala Bagian di salah satu OPD sepatutnya memberikan contoh yang baik kepada ASN yang lainnya, dan terlepas dari itu, dengar kabar bahwa beliau ( Nurkholis ) merupakan Ketua Dewan Masjid di Tubaba. 

"Seharusnya dia itu memberi contoh kepada masyarakat dan ASN lainya tentang transparansi, mengingat jabatannya cukup berpengaruh,"  ungkapnya.

Dirinya juga, mengkhawatirkan kerugian terhadap belanja hibah merupakan hal yang sudah di rencanakan dengan melihat faktor-faktor yang patut untuk di curigai, dengan begitu dapat memberikan efek jera kepada para pejabat daerah yang melakukan tindak pidana korupsi.

"Hibah itu sudah di rencanakan artinya tidak menutupi kemungkinan kalau kerugian itu sudah di rencanakan dari awal, harus ada langkah kongkrit dan penindakan tegas oleh aparat penegak hukum, dengan begitu membuat pelajaran pada oknum pejabat yang korupsi." tutupnya.